Benteng Terakhir di Jantung Borneo

Hutan Desa Manjau
Warga sadar setelah dampak kerusakan hutan meregah dan semakin parah. Kini, hutan desa jadi pertaruhan masa depan mereka.

Aries Munandar

SAYUP suara kelempiau (Hylobates mueller) membelah sunyi Bukit Kiderun. Gemericik air telaga di punggung bukit menimpali, menambah teduh suasana.

Siang itu, perjalanan menapaki puncak bukit terasa ringan. Pepohonan tinggi memayungi jalan setapak, menahan terik yang membakar. Mata pun puas bermanja dengan tanjakan bertajuk yang meliuk indah.

Bukit Kiderun berada di kawasan hutan seluas 1.070 hektare di Dusun Manjau, Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Hutan alam itu kaya dengan keanekaragaman hayati. Ada berbagai jenis primata, unggas, reptil, dan pepohonan berukuran raksasa.

“Banyak kelempiau (owa-owa) di sini. Tapi, kalau orang utan saya belum pernah lihat,” kata Paulus, 58, warga Manjau, akhir April lalu.

Hutan di Manjau memiliki peran besar menjaga keseimbangan ekosistem. Ia menjadi penyangga dua kawasan konservasi penting di Kabupaten Ketapang, yakni Taman Nasional Gunung Palung dan hutan lindung Gunung Tarak.

Hutan juga menjadi sumber penghidupan warga. Selain memungut hasil hutan, warga memanfaatkan telaga di rimba itu sebagai sumber air bersih.

Telaga sangat dijaga. Orang dilarang mandi dan mencuci di telaga itu karena dapat mencemari sumber air bersih.

Namun, di balik keeksotisan alam itu, ada ancaman yang datang. Pemodal mengincar kawasan hutan produksi konversi itu untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit.

“Mereka menginginkan kawasan ini menjadi areal peruntukan lain (APL),” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang Setio Harnowo saat meninjau lokasi bersama rombongan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), beberapa waktu lalu.

Hutan di Dusun Manjau merupakan satu di antara tujuh kawasan hutan desa di Kabupaten Ketapang. Total luasnya mencapai 29 hektare.

Penetapan hutan desa yang didapat lewat keputusan menteri kehutanan itu diinisiasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ada sembilan kawasan yang diusulkan, tujuh di antaranya disetujui menjadi hutan desa.

Setio mengungkapkan penetapan tujuh kawasan hutan desa akan diikuti dengan hak pengelolaan hutan oleh masyarakat. Izinnya tengah diproses di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jasa lingkungan
Dengan menjadi hutan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No P.49/2008, warga berhak memanfaatkan hasil hutan, termasuk kayu.

Aturan itu berlaku untuk hutan desa berjenis hutan produksi. Namun, hasil tebangan dibatasi maksimal 50 meter kubik per tahun.

Dari hutan desa dengan status hutan lindung, yang bisa dimanfaatkan warga ialah hasil nonkayu. Selain itu, tentu saja jasa lingkungan, berupa pasokan air dan udara yang segar.

Pemanfaatan hasil hutan desa harus melalui lembaga pengelolaan, yang keanggotaannya ditunjuk warga dan ditetapkan melalui peraturan desa.

“Hutan desa memberikan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan, tanpa mengesampingkan upaya konservasi,” kata Direktur Lapangan Yayasan Palung, Ketapang, Tito P Indrawan.

Yayasan Palung ialah LSM yang menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan hutan desa di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara. Aktivitas konservasi itu mereka rintis sejak 2007. Beberapa tahun terakhir, Fauna and Flora International (FFI) juga ikut membantu.

Kedua lembaga itu menggelar serangkaian program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Mereka menggelar pelatihan penyusunan peraturan desa, juga keterampilan membuat perabotan dari bambu.

Penetapan kawasan hutan desa di Manjau berangkat dari keinginan kuat warga melestarikan alam. Kesadaran itu muncul setelah mereka merasakan dampak lingkungan yang semakin parah akibat perusakan hutan.

Banjir dan kekeringan yang terus meningkat dari waktu ke waktu selalu menghampiri mereka. Ikan di sungai yang menjadi salah satu sumber protein keluarga pun semakin sulit didapat.

Begitu pula rotan yang menjadi sumber pencarian utama warga semakin langka akibat penggundulan hutan. “Dahulu seminggu bisa dapat 100 kilogram rotan, sekarang sudah tidak ada lagi. Rotan sudah habis,” tutur Paulus.

Oleh karena itu, warga pun kompak menolak rencana pengalihfungsian lahan. Mereka memilih mempertahankan hutan belantara, bukan hamparan kelapa sawit.

“Hutan ialah tempat kami hidup karena sumber air ada di sana. Kalau hutannya habis, dari mana kami mendapat air minum?” kata Petrus Budi, 31, anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa Laman Satong.

Sanksi denda
Untuk menjaga kelestarian alam, warga yang sebagian besar ialah komunitas Dayak Tolak Sekayu menerapkan seperangkat aturan. Mereka mengatur tata cara pengolahan lahan dan hutan, plus sanksi bagi pelanggarnya.

“Membuka lahan tidak boleh sembarangan. Banyak pantangan dan harus ada ritual serta sesajian,” kata Paulus Untu, pemuka adat Desa Laman Satong.

Aturan adat itu diadopsi menjadi peraturan desa. Sanksi berupa denda ditetapkan berdasarkan tingkat kesalahan dan kerusakan yang dilakukan.

Denda adat untuk menebang kayu bisa mencapai 20 real dan ditambah beberapa tajau (tempayan adat). Satu real setara dengan Rp100 ribu dan satu tajau dihargai 6-8 real.

Hukuman adat itu pernah dikenakan kepada perusahaan perkebunan yang beroperasi di Laman Satong. Mereka dinilai menyerobot dan menggusur lahan beserta tanaman milik warga. Penerapan hukuman dilakukan dalam sebuah upacara adat.

“Kalau diuangkan, denda yang harus mereka tanggung mencapai Rp30 juta lebih,” ujar Untu, yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Matan Hilir Utara itu.

Kegigihan komunitas adat Dayak Tolak Sekayu menjaga alam dan hutan menarik perhatian lembaga internasional. USAID salah satunya.

“USAID sejak 1990 telah bekerja sama dengan Indonesia dalam pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat,” kata Direktur USAID untuk Indonesia Glenn Anders.

USAID berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Mereka mewujudkan melalui Indonesia Forest and Climates Support Project (IFACS).

Program bantuan kehutanan dan perubahan iklim itu dilaksanakan di empat provinsi, yakni Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Dana yang digelontorkan mencapai US$40 juta. “

Masyarakat lokal sudah berbuat nyata untuk masyarakat global. Jadi, masyarakat global juga harus berbuat nyata untuk masyarakat lokal,” tegas Staf Hutan dan Konservasi USAID-IFACS Syafredo.

COMMENTS

Name

Beranda Negeri,34,Edukasi,12,Ekologi,55,Ekonomika,45,Inspirasi,34,Jelajah,20,Realitas,16,Riwayat,12,Tekno,11,Tradisi,58,
ltr
item
PeladangKata: Benteng Terakhir di Jantung Borneo
Benteng Terakhir di Jantung Borneo
https://3.bp.blogspot.com/-xqKM9sBdmyg/WKrvGsPnCMI/AAAAAAAAC20/-3ugy2bn09YijThHYVtTQ-45TgZHQVS5gCLcB/s200/Ekologi_Laman%2BSatong.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xqKM9sBdmyg/WKrvGsPnCMI/AAAAAAAAC20/-3ugy2bn09YijThHYVtTQ-45TgZHQVS5gCLcB/s72-c/Ekologi_Laman%2BSatong.jpg
PeladangKata
http://www.peladangkata.com/2012/05/benteng-terakhir-di-jantung-borneo.html
http://www.peladangkata.com/
http://www.peladangkata.com/
http://www.peladangkata.com/2012/05/benteng-terakhir-di-jantung-borneo.html
true
1600297275400218305
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy