Terjerat Kemudahan Izin Baru

Konflik membayangi masuknya investasi ke Kubu Raya. Daerah baru itu juga terancam alih fungsi lahan.

ARIES MUNANDAR

TAHUN  lalu, utusan sebuah perusahaan kelapa sawit menyambangi Sekretaris Desa Rasau Jaya Umum Nuraini. Ia bermaksud mengoordinasikan pembukaan lahan di desa yang berada di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat tersebut.

“Dia datang bersama petugas dari badan pertanahan provinsi dan ingin melihat lokasi lahan,” kata Nuraini, dua pekan lalu.

Sekretaris desa yang menjabat sejak 2006 ini tentu saja terkejut. Setahu ia, izin lokasi perusahaan itu bukan di Rasau Jaya Umum, melainkan di Mekar Sari, desa di Kecamatan Sungairaya, di sebelah timur Rasau Jaya Umum.

Namun, perusahaan itu berdalih ada lahan konsesi mereka yang luasnya sekitar 100 hektare berada di Rasau Jaya Umum. Kontan, Nuraini menolak klaim itu. Ia meminta rencana perluasan kebun dibatalkan karena akan memicu kemarahan warga.

“Alat berat sudah di lokasi, tapi protes kami ditanggapi dan pembukaan lahan akhirnya dibatalkan. Sampai sekarang, status lahan itu masih statusquo,” ujar Nuraini.

Kasus itu hampir serupa terjadi di Desa Padang Tikar, di Kecamatan Batuampar. Di wilayah pesisir Kubu Raya ini, warga banyak yang tidak tahu batas wilayah konsesi hutan yang dikelola perusahaan.

Tak pelak lagi, gesekan pun sering terjadi. Warga dituding menjarah kayu di wilayah konsesi perusahaan. Sebaliknya, perusahaan juga dituduh merambah lahan warga.

“Perusahaan mengklaim punya sekian ribu hektare lahan, tapi sampai di mana batasnya kami tidak tahu,” kata Kepala Desa Padang Tikar II Effendi Senong.

Kasus di dua desa banyak terja di karena lahan warga belum besertifikat. Karena lahannya sangat luas, dana untuk mengurus surat juga memberatkan mereka.

“Beberapa dari kami pernah mengurus sertifikat. Namun, ditolak badan pertanahan nasional karena lahan terlalu menjorok ke sungai akibat abrasi,” ungkap Effendi yang juga Koordinator Forum Kepala Desa di Kecamatan Batuampar.

Konflik
Sengkarut tata kelola lahan memang berpotensi memicu konflik sosial di berbagai daerah. Data Tim Kerja Geodatabase Nasional menyebutkan terjadi 165 konflik pengelolaan lahan di Kalimantan pada tahun lalu.

Ekspansi perkebunan mendominasi pemicu konflik, yakni 108 kasus. Selain itu, disusul usaha perhutanan 28 kasus, pelanggaran tata ruang 16 kasus, dan pertambangan sebanyak 13 kasus.

Dari 165 konflik agraria dan sumber daya alam itu, sebanyak 57 kasus di antaranya terjadi di Kalimantan Barat. Lagi-lagi, ekspansi perkebunan mendominasi penyebab konflik, yakni sebanyak 55 kasus. Sisanya usaha pertambangan dan tata ruang.

Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Kasmita Widodo, mengungkapkan konflik sebagian besar muncul akibat pemanfaatan ruang oleh investor yang merambah zonasi sosial dan budaya serta wilayah kelola masyarakat. Ini membuktikan kebijakan pemerintah tentang penataan ruang kerap tidak sejalan dengan sistem dan pola ruang di masyarakat.

Menurut dia, posisi tawar masyarakat dalam konflik tersebut sangat rendah. Itu karena warga biasanya tidak memiliki alas hak atau bukti formal atas kepemilikan lahan. Celah ini akhirnya dimanfaatkan perusahaan untuk memuluskan rencana investasi mereka.

Ketiadaan sertifikat atau bukti formal kepemilikan lahan, lanjut Kasmita, sebenarnya bisa disiasati melalui pemetaan partisipatif. Pemetaan yang berdasarkan pengukuran dan penatabatasan kawasan secara swadaya di lakukan masyarakat setempat.

“Peta ini bisa menjadi rujukan untuk mengetahui siapa pemilik lahan yang legal,” tandasnya.

Pemetaan partisipatif memiliki payung hukum UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang dan UU No 4/2011 tentang Informasi Geospasial. Metode ini pun sejalan dengan kebijakan satu peta atau one map yang dicanangkan pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial.

Namun, di lapangan upaya itu tetap saja terkendala. “Pemetaan partisipatif kami terhambat soal kejelasan batas desa dan kecamatan. Setiap instansi memiliki versi masing-masing,” ungkap Nuraini.

Alih fungsi
Derasnya arus investasi ke wilayahnya diakui Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan. Konsekuensinya hutan dan lahan pun berubah fungsi.

Warga yang dulu bertanam padi dan karet berubah menjadi bertanam kelapa sawit atau tanaman industri.

“Tapi, berkurangnya lahan produktif itu diganti dengan pembukaan sawah baru di tempat lain,” kata sang bupati.

Namun, data yang dimiliki pemerintah kabupaten tetap saja memperlihatkan adanya penyusutan. Sejak 2010, Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini mencatat adanya penyusutan areal perladangan hingga 25%.

Alih fungsi lahan di Kubu Raya didominasi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan hutan tanaman industri. Izin tersebut rata-rata diterbitkan setelah kabupaten ini terbentuk pada 2007.

Data menyebutkan saat ini ada sekitar 218 ribu hektare perkebunan kelapa sawit milik 24 perusahaan di Kubu Raya. Selain itu, ada juga 97.448 hektare lahan konsesi pertambangan milik 13 perusahaan.

Hutan pun sudah terbagi untuk sembilan pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu. Dua perusahaan menggarap hutan alam seluas 28.230 ha dan tujuh perusahaan menggarap hutan tanaman seluas 220.836 ha.

Tata batas kawasan hutan, konservasi, dan lahan warga pun memicu terjadinya konflik. “Indonesia Center for Enviromental Law mencatat baru sekitar 80.221 ha atau 17 dari 41 kelompok hutan di Kubu Raya yang telah ditata batas,” papar Yustisia Rahman, peneliti hukum lingkungan dari ICEL.

COMMENTS

Name

Beranda Negeri,34,Edukasi,12,Ekologi,55,Ekonomika,45,Inspirasi,34,Jelajah,20,Realitas,16,Riwayat,12,Tekno,11,Tradisi,58,
ltr
item
PeladangKata: Terjerat Kemudahan Izin Baru
Terjerat Kemudahan Izin Baru
https://3.bp.blogspot.com/-GpNOkaINwqw/WI9HkgDU10I/AAAAAAAACSI/H2GZtcnXvlooAMhS7oKrS_6GRL5HHi9MACLcB/s200/Buka%2BLahan%2BII.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-GpNOkaINwqw/WI9HkgDU10I/AAAAAAAACSI/H2GZtcnXvlooAMhS7oKrS_6GRL5HHi9MACLcB/s72-c/Buka%2BLahan%2BII.JPG
PeladangKata
http://www.peladangkata.com/2013/06/terjerat-kemudahan-izin-baru.html
http://www.peladangkata.com/
http://www.peladangkata.com/
http://www.peladangkata.com/2013/06/terjerat-kemudahan-izin-baru.html
true
1600297275400218305
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy