Wilayah perbatasan mulai dibenahi dengan dibangunnya pos lintas batas negara (PLBN) terpadu yang cukup mewah. Pembangunan PLBN itu bukan semata-mata menunjukkan kemegahan, melainkan juga masalah kebanggaan, nasionalisme, dan martabat bangsa Indonesia.
ARIES MUNANDAR
GEDUNG berarsitektur rumah panjang (betang) itu berdiri megah di titik perbatasan Indonesia. Bangunan seluas 19 ribu meter persegi itu seakan meneguhkan jati diri bangsa yang besar tanpa melupakan identitas dan budaya lokal. Presiden Joko Widodo pun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap bangunan tersebut.
“Bangunan ini bahkan jauh lebih megah dari yang di sana (Malaysia),” kata Presiden saat meresmikan bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, (21/12).
Presiden Jokowi memang punya tujuan, yakni membangun dan membenahi fasilitas di wilayah perbatasan.
Dua tahun lalu, Presiden Jokowi pernah bertandang ke wilayah perbatasan tersebut. Ia terperangah melihat kondisi bangunan dan sarana pelayanan di PLBN Entikong yang jauh dari memadai.
Presiden menginginkan PLBN mencerminkan kebesaran Indonesia sebagai sebuah bangsa. “Jadi saat orang masuk perbatasan langsung melihat kita itu ‘wah’ dahulu. Ternyata kita bisa karena ada niat dan keinginan kuat,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan kembali PLBN Entikong bukan ingin menunjukkan kemegahan gedung semata. “Tapi, ini masalah kebanggaan, nasionalisme, dan martabat kita,” tegas Presiden.
Rehabilitasi PLBN Entikong menghabiskan dana sekitar Rp152 miliar. Pembangunan pintu masuk resmi ini akan diikuti dengan proyek penataan kawasan senilai Rp420 miliar yang dimulai pada tahun depan dan ditargetkan rampung dalam dua tahun.
“Pembangunan tahap II meliputi pembangunan pasar, penataan permukiman, fasilitas air bersih, dan pelabuhan darat. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada 2019,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, yang ikut dalam rombongan Presiden.
Selain Entikong, pemerintah juga membangun PLBN terpadu di enam wilayah perbatasan Indonesia. Dua di antaranya juga berada di Kalimantan Barat, yakni Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu. Pemugaran gerbang masuk di enam PLBN tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Tujuh PLBN
Saat ini pemerintah menggenjot pembangunan tujuh PLBN agar bisa dioperasikan pada tahun ini. Ketujuh PLBN terpadu itu ialah PLBN Motaain, Wini, dan Motamasin di Nusa Tenggara Timur serta PLBN Skouw di Papua. Kemudian, PLBN Aruk, Badau, dan Entikong di Kalimantan Barat.
Target perampungan proyek tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2015 tentang percepatan pembangunan tujuh PLBN terpadu di Indonesia. PLBN terpadu adalah PLBN yang melayani keimigrasian, kepabean, karantina, keamanan, dan layanan komprehensif lainnya. Pelayanan terpadu ini mempermudah lalu lintas orang maupun barang dari dan ke Indonesia.
Selain PLBN dan jalan akses, pemerintah juga membangun 856 kilometer jalan paralel. Jalan yang terdiri 12 koridor ini menghubungkan wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia di lima kabupaten di Kalimantan Barat. Proyek yang dimulai pada 2014 tersebut ditargetkan rampung pada 2018.
“Masih ada 188 kilometer yang belum tembus (dikerjakan) karena masuk kawasan hutan lindung,” kata Basuki.
Selain itu, Kementerian PU-Pera telah melanjutkan pembangunan 53 kilometer, sisa jalan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste yang baru tersambung 47,6 kilometer dari total 172,99 kilometer.
Pembangunan wilayah perbatasan negara sejalan dengan konsep membangun dari pinggiran yang sering didengungkan presiden. Tujuan utamanya ialah membuka keterisolasian dan menciptakan sebaran titik pertumbuhan ekonomi baru. Aktivitas perdagangan antarnegara pun diharapkan menggeliat karena efisiensi waktu dan biaya.
“Bisa saja dibangun pelabuhan ekspor-impor kalau biaya distribusi produk menjadi lebih murah. Ini baru hitung-hitungan, belum kami putuskan,” kata presiden
Dari sembilan PLBN, dua PLBN besar, yaitu Entikong dan Motaain sudah dimulai pembangunannya pada 2015. Sementara pembangunan lima PLBN dimulai pada 2016. Adapun dua PLBN lainnya, yaitu PLBN Oupoli dan Waris baru masuk tahap pradesain.
Basuki memamparkan pembangunan lintas batas ini tidak hanya mengelola pelintas batas. “Selain memperbarui pos lintas batas dalam rangka pengawasan, juga kita ciptakan pusat kegiatan ekonomi. Kita akan membangun pasar-pasar sehingga terjadi kegiatan ekonomi,”.
Pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementerian PU-Pera tidak hanya pos lintas batas. Ada juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas, dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, dan air minum. Basuki memastikan wilayah perbatasan akan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur tahun ini.
COMMENTS